Penerapan Tata Kelola Perusahaan merupakan salah satu kunci utama dalam mencapai Visi Perseroan untuk menjadi “Perusahaan Kelas Dunia” bagi mitra bisnis, investor, pemegang saham, karyawan, serta masyarakat umum. Berkat penerapan Tata Kelola Perusahaan dengan standar tertinggi, Perseroan dapat memperkuat daya saing dan memperoleh kepercayaan dari berbagai pihak, antara lain pemegang saham, karyawan, masyarakat dan pemerintah setempat, pemerintah pusat, bahkan mitra kerja asing.

Dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan, Perseroan senantiasa memastikan adanya pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten, pengelolaan risiko usaha, pengelolaan keuangan yang berhati-hati, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan menghindari benturan kepentingan.

Selain menaati panduan yang disusun oleh Indonesian Code of Good Corporate Governance (ICGCG) yang diterbitkan oleh National Committee on Governance pada tahun 2006, tujuan mendasar adalah untuk memberikan suatu sistem yang membantu memastikan pengelolaan perusahaan dan anak perusahaannya berjalan dengan baik, dan membantu para investor serta pemangku kepentingan lain mendapatkan kepercayaan atas keputusan manajemen yang dilakukan melalui penerapan lima prinsip GCG:

  1. Transparansi

    Transparansi dan keterbukaan mengenai informasi material terkait operasi perusahaan perlu dipertahankan, sebab informasi keuangan dan non keuangan yang disampaikan perusahaan merupakan dasar pengambilan keputusan bagi para investor. Perseroan menerapkan prinsip ini antara lain :

    • menyampaikan laporan tahunan
    • laporan keuangan berkala
    • Mengembangkan dan mengkomunikasikan rencana bisnis untuk umum
    • laporan lainnya yang wajib disampaikan Perseroan sebagai perusahaan publik.
  2. Akuntabilitas

    Adanya kejelasan fungsi tiap-tiap unit dalam perusahaan sangatlah penting karena hal ini terkait dengan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang serta pertanggungjawaban kinerja. Perseroan menerapkan prinsip ini dengan menetapkan pembagian tugas yang jelas, misalnya dengan menentukan ruang lingkup kerja, memerinci tugas dan wewenang tiap-tiap unit Perseroan serta ukuran kinerjanya.

  3. Tanggung Jawab

    Perseroan memahami pertanggungjawaban sebagai kesesuaian di dalam pengelolaan Perseroan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perseroan bertanggung jawab mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha, kesehatan dan keselamatan kerja. Perseroan menerapkan prinsip ini, antara lain dengan :

    • Mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan hukum yang berlaku sejalan dengan kegiatan yang dilakukan Perseroan
    • Memenuhi kewajiban pajak dengan cara yang baik dan tepat waktu
    • Melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)
    • Program Pertemuan yang wajib diungkapkan sesuai dengan peraturan pasar modal
  4. Independensi

    Perseroan harus menjaga independensi tiap-tiap unit dan antar karyawan dalam unit tersebut untuk memelihara profesionalitas dalam pengelolaan perusahaan dan hubungan kerja. Dengan demikian, benturan kepentingan dapat dihindarkan. Perseroan menerapkan prinsip ini dengan menyampaikan keterbukaan informasi terkait transaksi yang mengandung benturan kepentingan sesuai dengan peraturan Pasar Modal. Di samping itu, Perseroan mengangkat pihak yang independen sebagai Presiden Komisaris untuk menjaga independensi Dewan Komisaris Perseroan.

  5. Kewajaran

    Para pemangku kepentingan dalam Perseroan harus diperlakukan secara adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan menerapkan prinsip ini, antara lain:

    • Para pemegang saham mempunyai hak untuk menghadiri dan pengambilan keputusan pada meeting pemegang saham sesuai dengan peraturan yang berlaku.
    • Perusahaan memperlakukan seluruh mitra bisnis secara rata dan tranparansi
    • Perusahaan menyediakan kondisi kerja yang baik dan terjamin untuk seluruh karyawan yang sejalan dengan kemampuan Perusahaan dan peraturan yang berlaku
Struktur Tata Kelola Perusahaan :
  • Rapat Umum Pemegang Saham sebagai forum keputusan tertinggi untuk para pemegang saham
  • Dewan Komisaris sebagai Pengawas Perusahaan
  • Dewan Direksi sebagai Manajemen Perusahaan
  • Komite Audit yang membantu dewan komisaris dalam mengawasi kebijakan keuangan
  • Sekretaris Perusahaan sebagai penanggung jawab untuk efektivitas penerapan GCG
  • Internal Audit