1. LATAR BELAKANG

    Piagam ini dikeluarkan dan diatur oleh :

    1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
    2. Peraturan PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas Selaian Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

    Sangatlah penting Piagam ini diamati dan diimplementasikan dengan integritas, ketekunan dan konsistensi yang tinggi.

    Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Dewan Komisaris Perseroan menetapkan Piagam Komite Audit Perseroan sebagaimana didefinisikan seperti di bawah ini.

  2. KEANGGOTAAN

    1. Struktur Komite Audit
      1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
      2. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
      3. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota, terdiri dari :
        1. Sekurang-kurangnya 1 (satu) Komisaris Independen, bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
        2. Anggota lainnya harus berasal dari pihak luar yang independen dari/tidak terkait dalam cara apapun dengan Perseroan.
    2. Syarat Keanggotaan Komite Audit
      1. Anggota Komite Audit harus memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan latar belakang pendidikan, dan mampu berkomunikasi dengan baik.
      2. Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Komite Audit memiliki latar belakang akademis dan kemampuan di bidang akuntansi atau keuangan.
      3. Anggota Komite Audit harus memiliki pengetahuan yang baik dalam membaca dan memahami laporan keuangan.
      4. Anggota Komite Audit harus memiliki pengetahuan yang baik tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pasar modal.
      5. Anggota Komite Audit harus memahami bisnis Perseroan, proses audit dan manajemen resiko.
      6. Anggota Komite Audit haruslah bukan merupakan pegawai Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau pihak lain yang memberi jasa audit, non audit atau jasa konsultasi lainnya kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengangkatannya oleh Dewan Komisaris.
      7. Dengan pengecualian dari Komisaris Independen, anggota Komite Audit haruslah bukan merupakan orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum pengangkatannya oleh Dewan Komisaris .
      8. Anggota Komite Audit haruslah tidak memiliki atau menguasai saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal anggota Komite Audit memiliki/memperoleh saham tersebut dari peristiwa/proses hukum, saham tersebut harus dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
      9. Anggota Komite Audit haruslah tidak :
        1. Memiliki hubungan keluarga melalui pernikahan dan sampai dengan generasi kedua, baik secara vertical maupun horizontal dengan Perusahaan, Komisaris, Direktur, atau Pemegang Saham Mayoritas Perseroan, dan atau
        2. Memiliki hubungan bisnis dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
      10. Anggota Komite Audit harus mematuhi kode etik Perseroan.
      11. Anggota Komite Audit bersedia untuk meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan

  3. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

    Komite Audit wajib :

    1. Memberi pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau informasi yang diberikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris.
    2. Mengenali hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
    3. Melaksanakan tugas Dewan Komisaris lainnya, meliputi antara lain :
      1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan oleh Perseroan, seperti laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan.
      2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
      3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
      4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Eksternal Auditor yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan biaya.
      5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Internal Auditor dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Internal Auditor
      6. Melakukan penelaahan dan pelaporan kepada Dewan Komisaris terhadap berbagai resiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan kegiatan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi, apabila Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris.
      7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan.
      8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan.
      9. Menyelidiki indikasi kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau ketidakwajaran pelaksanaan keputusan rapat Direksi. Penyelidikan tersebut dapat dilakukan oleh Komite Audit maupun Pihak Independen yang ditunjuk oleh Komite Audit atas biaya Perseroan.
      10. Memeriksa dan melaporkan kepada Dewan Komisaris terkait adanya keluhan kepada Perseroan.
      11. Melaporkan pelaksanaan manajemen resiko dan potensi resiko yang dihadapi oleh Perseroan.
      12. Menjaga kerahasiaan dokumen rahasia, data dan informasi Perseroan.

  4. WEWENANG DAN TUJUAN

    1. Komite Audit memiliki wewenang untuk mengakses semua data atau informasi mengenai staf, dana, aset dan sumber daya Perseroan lainnya sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya.
    2. Komite audit dapat berkomunikasi secara langsung dan tidak langsung dengan staf dan pihak-pihak yang menjalankan tanggung jawab Internal Audit, Eksternal Audit dan Manajemen Resiko Perseroan.
    3. Komite Audit dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
    4. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit harus bekerjasama dengan Unit Audit Internal Perseroan.
    5. Komite Audit harus memberikan jaminan yang wajar dari tujuannya dalam hal berikut :
      1. Untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap hukum yang berlaku, peraturan dan kebijakan serta prosedur perusahaan;
      2. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan prosedur perusahaan serta perlindungan terhadap aset Perseroan;
      3. Untuk memastikan laporan keuangan yang akurat sebagai alat untuk mengukur pencapaian tujuan perusahaan.
    6. Komite Audit secara aktif terlibat dalam menentukan bidang pemeriksaan/penilaian audit dengan pedoman sebagai berikut :
      1. Bidang dimana sistem pengendalian internal sangat penting.
      2. Bidang yang berpotensi untuk memaksimalkan penambahan modal dan efektivitas biaya.
      3. Bidang dengan resiko penyalahgunaan kekuasaan.
      4. Bidang dimana kekuasaan yang berwenang dicurigai.
      5. Bidang yang menarik perhatian Eksternal Auditor.
    7. Komite Audit akan melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

  5. KETENTUAN KERJA

    1. Rapat Komite Audit
      1. Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap kwartal.
      2. Rapat Komite Audit sekurang-kurangnya dihadiri oleh lebih dari setengah anggota Komite Audit.
      3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
      4. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit, dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir, dapat diwakili oleh salah satu anggota berdasarkan kesepakatan rapat.
      5. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat dan risalah tersebut harus ditandatangani oleh seluruh peserta rapat,serta wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris.
    2. Laporan
      1. Komite Audit wajib membuat laporan tertulis kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris, meliputi penyusunan ringkasan laporan keuangan, evaluasi manajemen resiko, efektivitas penilaian audit internal dan hal-hal lain yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Laporan tersebut wajib disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah laporan tersebut selesai.
      2. Berdasarkan laporan pemeriksaan, Dewan Komisaris harus memberikan rekomendasi perbaikan atau pendapat dan menyerahkan rekomendasi tersebut kepada seluruh anggota Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dewan Komisaris menerima laporan pemeriksaan final yang disusun oleh Komite Audit, beserta dengan laporan pemeriksaan itu sendiri.
      3. Komite Audit menyiapkan laporan kegiatan Komite Audit untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris. Laporan ini harus dipublikasikan dalam Laporan Tahunan Perseroan yang juga harus mencakup hal-hal yang berkaitan dengan :
        • Pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (jika ada)
        • Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan, pengendalian internal dan indepedensi auditor Perseroan (jika ada)
      4. Perseroan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah perubahan efektif.
      5. Informasi terkait pengangkatan dan pemberhentian di atas harus dipublikasikan di situs Perseroan dan IDX.

  6. TERM OF OFFICE

    1. Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh melebihi masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
    2. Setelah menyelesaikan masa jabatan pertama, anggota Komite Audit dapat diangkat kembali selama 1 (satu) kali masa jabatan.

Tautan Piagam Komite Audit