1. PENDAHULUAN

    1. Dasar Hukum dan Definisi
      1. Dasar hukum Piagam ini adalah :
        • Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
        • Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
        • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
      2. Dalam Piagam ini, yang dimaksud dengan :
        • Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan.
        • Direksi adalah Direksi Perseroan.
        • Komite NR adalah Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait dengan Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
        • Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
        • Piagam adalah piagam Komite NR, termasuk perubahannya yang dibuat dari waktu ke waktu.
        • Perseroan adalah PT Selamat Sempurna Tbk., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berdomisili di Jakarta Utara.
        • Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
        • RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan Perseroan.
    2. Maksud dan Tujuan

      Piagam ini bertujuan untuk menetapkan visi, misi dan cakupan tugas dan posisi, serta kewenangan dan tanggung jawab Komite NR.

    3. Visi

      Melaksanakan, mengatur dan menegakkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) yang terkait dengan proses Nominasi, beserta sistem dan besaran remunerasi demi keberlangsungan Perseroan dan tercapainya sasaran strategi jangka panjang Perseroan.

    4. Misi
    5. Membantu Dewan Komisaris secara profesional dan independen serta dengan memperhatikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) dalam memberikan rekomendasi yang terkait dengan :

      • Sistem dan prosedur terkait dengan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris beserta pelaksanaannya.
      • Sistem dan prosedur yang terkait dengan program suksesi anggota Direksi beserta pelaksanaannya.
      • Sistem dan prosedur untuk mengidentifikasi dan mencalonkan kandidat anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi beserta pelaksanaannya.
      • Sistem dan prosedur yang terkait dengan penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi beserta pelaksanaannya.

  2. ORGANISASI

    1. Pembentukan

      Komite NR dibentuk dengan Keputusan Dewan Komisaris.

    2. Struktur Organisasi dan Keanggotaan

      • Komite NR terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan :
        1. 1 (satu) Komisaris Independen; dan
        2. anggota lainnya yang dapat berasal dari:
          • anggota Dewan Komisaris
          • pihak yang berasal dari luar Perseroan; atau
          • pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya Manusia.
      • Anggota Komite NR yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite NR.
      • Anggota Komite NR sebagaimana dimaksud pada ketentuan 1(b) di atas sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
      • Anggota Komite NR yang merupakan pejabat manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia bertindak sebagai sekretaris Komite NR.
      • Apabila dirasa perlu, jumlah anggota Komite NR dapat ditambah dengan anggota ahli yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan yang bukan anggota Dewan Komisaris.
      • Anggota Komite NR yang berasal dari luar Perseroan, wajib memenuhi syarat :
        1. Tidak mempunyai hubungan affiliasi dengan Perseroan atau dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Utama Perseroan ;
        2. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
        3. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya dalam Perseroan.
      • Anggota Direksi tidak dapat menjadi anggota Komite NR.
    3. Pengangkatan dan Pemberhentian
      • Anggota Komite NR diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
      • Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Komisaris Independen di dalam Komite NR, maka Ketua Komite NR ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
      • Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua Komite NR atau anggota Komite NR berhenti sebelum masa tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan berakhir, maka Ketua Komite NR atau anggota Komite NR tersebut harus diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat.
      • Penggantian anggota Komite NR yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite NR dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.
    4. Masa Kerja
      • Anggota Komite NR diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
      • Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
    5. Persyaratan Keanggotaan
      • Anggota Komite NR harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi sebagai berikut :
        1. Memiliki integritas, objektifitas, dedikasi dan standar etika yang tinggi serta mampu berkomunikasi dengan baik.
        2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam terhadap tugas dan tanggung jawab Komite NR, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan internal Perseroan yang terkait dengan bidang tugasnya.
        3. Memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai manajemen sumber daya manusia, terutama yang berkaitan dengan suksesi, nominasi dan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
        4. Memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai manajemen Perseroan, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan namun tidak terbatas di bidang Pasar Modal, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
        5. Mampu melaksanakan pekerjaannya secara profesional dan independen, semata-mata untuk kepentingan Perseroan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
        6. Mampu menyediakan waktu untuk melaksanakan tugasnya dan meningkatkan kompetensinya secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
        7. Mampu bertindak dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance).
      • Anggota Komite NR yang berasal dari luar Perseroan wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
        1. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan;
        2. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
        3. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perseroan

  3. TUGAS, TANGGUNG JAWAB & KEWAJIBAN

    1. Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

      Ketua Komite NR bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan seluruh aktifitas dari Komite NR termasuk namun tidak terbatas pada :

      1. Menetapkan program kerja tahunan Komite NR.
      2. Melakukan Rapat Komite NR sesuai dengan ketentuan Piagam.
      3. Menyiapkan laporan berkala atas kegiatan Komite NR dan atas permasalahan yang dianggap perlu untuk dipertimbangkan oleh Dewan Komisaris.
      4. Melakukan pengkajian diri (self-assestment) atas efektifitas kegiatan Komite NR, bersama dengan anggota Komite NR lainnya.
    2. Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
      1. Mengadakan pertemuan secara rutin.
      2. Menelah material sebelum pertemuan
      3. Menghadiri pertemuan
      4. Secara aktif memberikan kontribusi terhadap aktifitas Komite NR
      5. Membuat minuta rapat dalam setiap pertemuan yang diadakan, dibantu oleh Sekretaris Perusahaan.
      6. Melakukan pengkajian diri (self-assestment) terhadap efektivitas pelaksanaan tugasnya, dan mengevaluasi Piagam secara berkala.
      7. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan/atau informasi Perseroan.
      8. Melaksanakan tugas lainnya yang ditentukan dan diberikan oleh Dewan Komisaris jika diperlukan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    3. Tugas Bidang Nominasi
      1. Tugas dan tanggung jawab komite NR terkait dengan fungsi Nominasi adalah sebagai berikut:
        • Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
          1. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
          2. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
          3. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
        • Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
        • Memberikan Rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
        • Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program dan pengembangan sumber daya manusia sebagai calon pemimpin Perseroan terkait dengan rencana suksesi perseroan; dan
        • Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan di RUPS
      2. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Komite NR wajib melakukan Prosedur sebagai berikut :
        • Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
        • Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
        • Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
        • Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komirasi; dan
        • Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
      3. Tugas Bidang Remunerasi
        1. Tugas dan tanggung jawab Komite NR terkait dengan fungsi Remunerasi adalah sebagai berikut :
          1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
            1. Struktur Remunerasi;

              Struktur Remunerasi dapat berupa :

              • Gaji
              • Honorarium
              • Insentif; dan/atau
              • Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variable.
            2. Kebijakan atas Remunerasi; dan
            3. Besaran atas Remunerasi
          2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
        2. Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, Komite NR wajib melakukan prosedur sebagai berikut :
          • Menyusun struktur remunerasi bagi anggota direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
          • Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
          • Menyusun besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
        3. Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus memperhatikan :
        4. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dan skala usaha Perseroan dalam industrinya;
        5. Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja dewan komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
        6. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
        7. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable.
        8. Komite NR wajib untuk melakukan evaluasi terhadap struktur, kebijakan dan besaran remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
        9. Kewajiban Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
          1. Seluruh anggota Komite NR wajib untuk menyampaikan pertanyaan secara tertulis atas semua maupun segala sesuatu yang berpotensi menjadi benturan kepentingan di kemudian hari yang dapat mempengaruhi kompetensi dan independensinya.
          2. Apabila ada anggota Komite NR memiliki saham Perseroan, maka anggota yang bersangkutan dilarang untuk menggunakan informasi, data dan dokumen yang diperoleh dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya untuk kepentingan pribadi.
          3. Anggota Komite NR wajib untuk selalu memegang asas kerahasiaan atas segala hal yang dibahas dan/atau diputuskan dalam Komite NR.

  4. WEWENANG

    Komite NR berwenang untuk melakukan akses informasi secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap setiap kebijakan Perseroan yang berkaitan dengan Nominasi dan Remunerasi.

    Apabila diperlukan atas biaya Perseroan, Komite NR dapat menunjuk pihak eksternal/independen yang profesional untuk memperoleh masukan.

  5. TATA CARA & PROSEDUR KERJA

    Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, Komite NR akan :

    1. Bekerja sama dengan mitra kerjanya, antara lain Sekretaris Perusahaan, komite-komite lain yang dibentuk baik oleh Dewan Komisaris maupun Direksi, tim manajemen Perseroan dan unit-unit operasional yang berkaitan dengan tugasnya.
    2. Mekanisme kerja sebagaimana dijelaskan dalam angka 1 di atas, harus mengikuti rencana kerja yang telah disusun oleh Komite NR dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    3. Apabila diperlukan, meminta masukan yang terkait dengan Nominasi dan Remunerasi dari pihak eksternal atau independen yang professional.

  6. RAPAT

    1. Rapat Komite NR diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
    2. Rapat Komite NR hanya dapat diselenggarakan apabila:
      1. Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite NR; dan
      2. Salah satu dari mayoritas Komite NR yang hadir merupakan Ketua Komite NR.
    3. Keputusan rapat komite NR dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
    4. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam angka.3 di atas tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
    5. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
    6. Hasil rapat Komite NR wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Komite NR yang hadir dan didokumentasikan oleh Perseroan, serta disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris
    7. Rapat Komite NR membahas hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :
      1. Pelaksanaan proses Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan;
      2. Hasil penelaahan atas informasi yang telah diterima oleh Komite NR;
      3. Kegiatan-kegiatan khusus dari pelaksanaan Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan; dan
      4. Program kerja dari Komite NR

  7. PELAPORAN & EVALUASI KERJA

    1. 1. Pelaporan
      1. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite NR bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
      2. Komite NR harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris.
      3. Pertanggungjawaban Komite NR disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan-laporan sebagai berikut :
        1. Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite NR, yang antara lain berisikan :
          1. kegiatan-kegiatan Komite NR selama tahun buku yang bersangkutan dan capaiannya, termasuk temuan atau fakta lapangan, evaluasi, analisa, kesimpulan dan saran;
          2. Evaluasi pelaksanaan pekerjaan Komite NR
          3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Komite NR;
          4. Usaha-usaha perbaikan yang akan dilakukan oleh Komite NR;
          5. Rencana kerja Komite NR untuk tahun buku berikutnya;
          6. Analisis dan rekomendasi efektivitas sistem, penerapan dan perbaikan penerapan Nominasi dan Remunerasi di Perseroan;
        2. Laporan pelaksanaan tugas khusus (apabila ada)
      4. Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c di atas merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS.
      5. Laporan pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi oleh Komite NR wajib diungkapkan dalam :
        1. Laporan tahunan; dan
        2. Situs web Perseroan; yang paling kurang memuat:
          • Pernyataan bahwa Perseroan telah memiliki Piagam; dan
          • Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite NR dalam tahun buku.
    2. Evaluasi Kinerja
      1. Evaluasi dari kinerja anggota Komite NR dilakukan setiap akhir tahun buku yang bersangkutan sampai berakhirnya masa kerja dengan menggunakan metode yang ditetapkan bersama dalam rapat Dewan Komisaris.
      2. Kinerja dari anggota Komite NR, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dievaluasi berdasarkan hal-hal berikut, termasuk namun tidak terbatas pada:
        1. kehadiran dalam rapat Komite NR;
        2. pengetahuan dan pemahaman atas visi dan misi serta rencana strategis Perseroan;
        3. partisipasi dari anggota Komite NR dalam memberikan rekomendasi dan masukan dalam berbagai rapat Komite NR termasuk solusi yang diberikan untuk masalah-masalah strategis Perseroan;
        4. kemampuan dari anggota Komite NR untuk mengidentifikasi, membuat skala prioritas dan pengukuran, pengelolahan masalah serta melakukan pengawasan dan pelaporan dengan cara yang sistematis dan disiplin;
        5. mampu mengidentifikasi eksposur risiko yang dihadapi Dewan Komisaris selaku pengawas dan penasihat dari Direksi; dan
        6. mampu menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan mitra kerjanya, antara lain Sekretaris Perusahaan, komite-komite lain yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan Direksi, tim manajemen dan unit-unit operasional yang berkaitan dengan tugasnya.

  8. PENUTUP

    1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
    2. Piagam ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan (jika diperlukan). Apabila Piagam ini dibuat dalam versi bahasa lain dan terdapat inkonsistensi antara versi Bahasa Indonesia dan versi bahasa lain tersebut, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.

Tautan Piagam Komite Nominasi & Remunerasi